Pendidikan Alternatif Lahirnya pendidikan alternatif karena ketidakpuasan akan sistem pendidikan konvensional yang dilaksanakan di sekolah. Ahmad Makki Hasan (2009) berasumsi bahwa adanya beragam fakta yang menunjukkan bahwa di segala jenjang dan bidang kehidupan di negeri ini mengalami krisis filosofi hidup. Mereka yang terdidik justru menjadi koruptor sedangkan mereka yang tidak terdidik malah menjadi maling. Ada pula golongan yang kebingungan, lalu menjadi tukang pengisap sabu-sabu dan terjerumus pada narkoba. Padahal tujuan pendidikan sebenarnya adalah melahirkan individu-individu yang merdeka, matang, bertanggungjawab dan peka terhadap permasalah sosial di lingkungan sekitarnya. Yusufhadi, Miarso (2009) menyebutkan bahwa salah satu tuntutan reformasi di bidang pendidikan adalah diberinya peluang, bahkan dalam batas tertentu diberinya kebebasan, kepada keluarga dan masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan warga belajar, serta sesuai dengan kondisi dan tuntutan lapangan kerja. Hal ini berarti bahwa campur tangan pemerintah yang berlebihan (etatisme) dalam penyelenggaraan pendidikan ditiadakan atau setidak-tidaknya dikurangi. Istilah pendidikan alternatif merupakan istilah generik yang meliputi sejumlah besar program atau cara pemberdayaan peserta didik yang dilakukan berbeda dengan cara tradisional. Secara umum berbagai bentuk pendidikan alternatif itu mempunyai tiga kesamaan yaitu: pendekatannya yang lebih bersifat individual, memberikan perhatian lebih besar kepada peserta didik, orangtua/keluarga, dan pendidik, serta yang dikembangkan berdasarkan minat dan pengalaman. Menurut Yusufhadi, Miarso yang mengutif pendapat Jerry Mintz (1994) berbagai ragam pendidikan alternatif itu dapat dikategorisasikan dalam empat bentuk pengorganisasian, yaitu : 1) sekolah publik pilihan (public choice); 2) sekolah/lembaga pendidikan publik untuk siswa bermasalah (students at risks); Pendidikan Alternatif: sebuah agenda reformasi ; 3) sekolah/lembaga pendidikan swasta atau independen; dan 4) Pendidikan di rumah (home-based schooling). Sekolah publik pilihan adalah lembaga pendidikan dengan biaya negara atau dalam pengertian sehari-hari disebut sekolah negeri, yang menyelenggarakan program belajar dan pembelajaran yang berbeda dengan program regular atau konvensional, namun mengikuti sejumlah aturan baku yang ditentukan. Perbedaan itu terutama pada komponen masukan, baik masukan mentah maupun instrumental, dan komponen proses. Sedangkan pada komponen keluaran biasanya diikuti aturan baku yang ditentukan. Rambu-rambu keluaran diusahakan sama atau setara dengan rambu-rambu sekolah konvensional. Meskipun demikian terbuka pula kemungkinan bahwa rambu-rambu keluaran itu diserahkan kepada masyarakat untuk menentukannya. Salah satu contoh sekolah publik pilihan adalah sekolah terbuka atau korespondensi (jarak jauh). Sekolah ini diselenggarakan untuk memberi kesempatan kepada anak-anak yang karena mengalami hambatan fisik, sosial-ekonomi, dan geografi tidak dapat mengikuti sekolah konvensional/regular. Karena adanya hambatan itu maka dikembangkan bahan belajar yang dapat dikemas dan dikirimkan kepada siswa. Bahan belajar ini dapat berupa cetakan, rekaman suara, rekaman video, siaran radio, siaran televisi, disket atau bentuk lain. Proses belajar-pembelajaran juga berbeda dengan sekolah regular, yaitu dengan menerapkan konsep belajar mandiri, belajar berkelompok sebaya, belajar kooperatif, tutorial serta pada waktu dan tempat yang sesuai dengan kondisi dan situasi siswa. Namun ada sejumlah aturan baku yang sama atau setara dengan sekolah regular dan yang harus diikuti, seperti misalnya kenaikan kelas dan ujian akhir. Contoh lain dari sekolah publik pilihan adalah sekolah unggulan atau bahkan program unggulan dalam sekolah regular. Bentuk terakhir ini dapat pula dikatakan sebagai sekolah dalam sekolah. Sekolah/program unggulan ini disebut juga magnet school (sekolah magnit) atau seed school (sekolah bibit). Disebut sekolah magnet karena sekolah ini menawarkan program unggulan, seperti misalnya olahraga atau seni pertunjukka, yang menarik perhatian siswa yang berminat atau berbakat dalam bidang unggulan tersebut. Disebut sebagai sekolah bibit karena program pendidikan yang diselenggarakan menghasilkan siswa-siswa yang mempunyai keunggulan dalam program yang ditekuni. Sekolah atau lembaga pendidikan publik untuk siswa bermasalah juga mempunyai banyak bentuk. Pengertian “siswa bermasalah” meliputi mereka yang : 1. Tinggal kelas karena lambat belajar; 2. Nakal atau mengganggu lingkungan (termasuk mereka dalam lembaga pemasyarakatan anak; 3. Pasangan suami-isteri yang masih berusia sekolah, terutama ibu-ibu belia yang tidak mungkin mengikuti sekolah regular karena harus mengurus anaknya 4. Korban penyalah gunaan obat terlarang atau minuman keras; 5. Korban trauma dalam keluarga karena perceraian orangtua, kekerasan, atau gelandangan; 6. Menderita karena masalah kesehatan, ekonomi, etnis atau kebudayaan, termasuk anak-anak suku terasing dan anak gelandangan. Putus sekolah karena berbagai sebab; 7. Belum pernah mengikuti program pendidikan sebelumnya. Tidak termasuk dalam kategori siswa bermasalah ini adalah mereka yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental seperti tunarungu, tunanetra, tunadaksa, tunawicara, tunaganda dsb.; Program pendidikan bagi siswa bermasalah ini sulit, kalau boleh dikatakan tidak mungkin, untuk mengikuti standar atau berbasis pada sekolah regular/ konvensional. Mereka itu memerlukan program pendidikan yang bersifat fungsional bagi kehidupan mereka di masyarakat, dan yang bobotnya dinilai oleh masyarakat . Sekolah atau lembaga pendidikan swasta mempunyai jenis, bentuk dan program yang sangat beragam. Termasuk dalam kategori ini lembaga pendidikan yang memberikan program bercirikan agama, seperti pesantren dan sekolah Minggu; lembaga pendidikan dengan program bercirikan ketrampilan fungsional, seperti kursus dan magang; lembaga pendidikan dengan program perawatan atau pendidikan usia dini, seperti penitipan anak, kelompok bermain, dan taman kanak-kanak; dan lembaga pendidikan swadaya masyarakat dengan program pembinaan khusus untuk mereka yang bermasalah. Sekolah atau lembaga pendidikan swasta ini juga lebih luwes dalam pengelolaan dan penentuan programnya dari pendidikan pub karena biasanya mengikuti perkembangan pasar atau permintaan dan tidak harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada perbendaharaan negara. Pendidikan di rumah yang termasuk dalam kategori ini adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh keluarga sendiri terhadap anggota keluarganya yang masih dalam usia sekolah. Ketentuan tentang usia sekolah ini tergantung pada kebijakan negara yang bersangkutan. Indonesia dengan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun (Wajar Dikdas) menentukan usia sekolah itu antara 6 s/d 17 tahun. Pendidikan ini diselenggarakan sendiri oleh orangtua/keluarga dengan berbagai pertimbangan seperti misalnya: menjaga anak-anak dari kontaminasi aliran atau falsafah hidup yang bertentangan dengan tradisi keluarga (misalnya pendidikan yang diberikan oleh keluarga yang menganut fundalisme agama atau kepercayaan tertentu); menjaga anak-anak agar selamat atau aman dari pengaruh negatif dari lingkungan; menyelamatkan anak secara fisik maupun mental dari kelompok sebayanya; menghemat biaya pendidikan; memberikan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan anak secara individual; dan berbagai alasan lainnya. Sampai sekarang di dunia pendidikan terjadi perdebatan yang panjang tentang apa yang harus dipelajari oleh sekolah (lihat aliran filsafat pendidikan di bawah ini) betapa orang berselisih paham dalam apa yang harus diberikan kepada anak di sekolah, sebab Dryden dan Jeannete (2000) mengingatkan bahwa belajar hanya 10% didapat dari membaca; 20% dari mendengar, 30% dari yang dilihat, 50% dari lihat dan dengar, 70% dari yang apa dikatakan, dan 90% dari apa yang dikatakan lalu di lakukan.